Angka Rp2 triliun per hari terdengar besar dan meyakinkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah akan masuk ke pasar obligasi setiap hari dengan target serapan Rp2 triliun sebagai upaya menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan. Tapi di hari yang sama, rupiah masih bertengger di level Rp17.685 per dolar AS. Kalau langkahnya sudah sebesar itu, kenapa rupiahnya masih segitu? Pertanyaan itulah yang perlu dijawab jujur sebelum kita ramai-ramai bertepuk tangan.
Pelemahan rupiah bukan fenomena baru, tapi tekanannya belakangan makin terasa. Rupiah jatuh menembus level Rp17.700 per dolar AS, melanjutkan pelemahan dari hari sebelumnya di tengah tekanan global dan domestik yang masih cukup kuat. Dari sisi global, penguatan dolar AS akibat suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik memicu pelarian modal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, kebutuhan dolar untuk pembayaran utang dan impor turut memperparah tekanan terhadap rupiah.Di titik inilah pemerintah mengambil langkah dengan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF). BSF adalah instrumen darurat yang disiapkan pemerintah untuk meredam tekanan di pasar obligasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah dengan cara membeli Surat Berharga Negara yang dilepas investor asing. Logikanya sederhana: kalau harga obligasi stabil, yield turun, investor asing tidak kabur, dan rupiah ikut terjaga. Di atas kertas, masuk akal.
Argumen yang Mendukung: Ini Bukan Langkah Sembarangan
Perlu diakui bahwa intervensi lewat pasar obligasi bukan kebijakan yang lahir dari kepanikan semata. Dana yang digelontorkan bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun dan diklaim hanya bersifat cash management sehingga tidak mengganggu kondisi fiskal negara. Artinya pemerintah tidak perlu berutang baru atau memotong anggaran program lain untuk menjalankan kebijakan ini.Dari perspektif pelaku pasar, langkah ini juga punya logika yang solid. Ketika pemerintah masuk sebagai pembeli aktif di pasar obligasi, ini memberi sinyal kepada investor bahwa ada pihak yang siap menjaga harga. Sinyal itu sendiri sudah bisa menciptakan sentimen positif yang mendorong investor asing untuk tidak buru-buru melepas kepemilikan SBN mereka. Dan kalau asing tidak jual, tekanan terhadap rupiah otomatis berkurang.
Argumen yang Mempertanyakan: Efektif sampai Kapan?
Tapi ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Di hari pertama intervensi, pemerintah menargetkan serapan Rp2 triliun tapi yang berhasil diserap hanya Rp600 miliar, karena tekanan jual di pasar obligasi memang tidak sebesar yang diperkirakan. Ini bisa dibaca dua cara: kondisi tidak seburuk yang ditakutkan, atau intervensinya belum cukup efektif menarik minat.Yang lebih mengkhawatirkan adalah akar masalahnya. Pelemahan rupiah bukan semata soal pasar obligasi yang goyah, tapi soal fundamental ekonomi yang sedang diuji oleh tekanan eksternal yang jauh lebih besar dari kapasitas intervensi harian Rp2 triliun. Selama dolar AS masih kuat secara global dan capital outflow masih deras, intervensi obligasi hanya bisa memperlambat pelemahan, bukan membaliknya. Dan memperlambat bukan berarti menyelesaikan.
Perspektif Rakyat Biasa vs Pelaku Pasar
Bagi pelaku pasar, kebijakan ini cukup menenangkan. Ada kepastian bahwa pemerintah hadir dan siap bertindak, dan itu sudah cukup untuk mencegah kepanikan jangka pendek. Tapi bagi rakyat biasa yang merasakan dampak langsung pelemahan rupiah lewat kenaikan harga barang impor, tagihan cicilan yang membengkak, dan biaya hidup yang terus naik, angka Rp2 triliun per hari di pasar obligasi terasa sangat jauh dari realita sehari-hari mereka. Mereka tidak butuh yield SBN yang stabil, mereka butuh harga beras yang tidak naik lagi.
INSIGHT PENULIS
Ada ironi yang menarik di sini. Pemerintah punya Rp420 triliun SAL yang bisa diputar untuk intervensi pasar, tapi di sisi lain banyak program sosial yang anggarannya dipangkas dengan alasan efisiensi. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal prioritas yang perlu dipertanyakan secara terbuka. Menjaga stabilitas pasar keuangan memang penting untuk ekonomi jangka panjang, tapi kalau rakyat yang paling rentan justru tidak merasakan manfaatnya dalam jangka pendek, maka narasi tentang “fondasi ekonomi yang kuat” akan selalu terasa kosong bagi mereka yang antre beli gas elpiji.
Intervensi obligasi Rp2 triliun per hari adalah langkah yang masuk akal, terukur, dan tidak membebani fiskal secara langsung. Tapi menyebutnya sebagai solusi nyata terlalu prematur. Ini lebih tepat disebut sebagai langkah taktis untuk membeli waktu sambil menunggu tekanan eksternal mereda. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai langkah taktis ini dikomunikasikan seolah jadi solusi strategis, karena ketika ekspektasi publik tidak terpenuhi, kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi yang jatuh jauh lebih susah dipulihkan dari rupiah yang melemah sekalipun.
Referensi: Liputan6, Kontan, Suara.com, CNBC Indonesia, Jawa Pos, 19 Mei 2026.
DISCLAIMER
Artikel ini merupakan konten opini editorial Blockhore yang bersifat analitis dan tidak merepresentasikan pandangan institusi maupun rekomendasi investasi apapun. Seluruh isi artikel bertujuan sebagai bahan refleksi dan diskusi publik. Blockhore tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial apapun yang diambil berdasarkan konten ini.
